Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto: Andri/Man

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) agar anggaran program-program kerja yang ada di bawah Kementerian PUPR dan sudah menjadi prioritas supaya tidak dilakukan refocusing. Suryadi menyebut, salah satunya adalah program Rumah Khusus (Rusus) akibat bencana dan penggusuran karena program pemerintah.

“Di Lombok ada satu kawasan super prioritas, dimana warga yang tinggal di sana  tergusur dan perlu rumah khusus. Pemda sudah menyiapkan lahan untuk sekitar 120 kepala keluarga dan ini sudah memenuhi kriteria dari yang sudah kita sepakati untuk tidak dilakukan refocusing,” papar Suryadi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, jika urusan ini tidak jelas anggarannya, maka akan menimbulkan masalah nantinya. Apalagi Presiden Joko Widodo rencananya akan meresmikan Sirkuit Mandalika di kawasan tersebut, sedangkan warga terdampak masih berada didalam kawasan tersebut.

“Kalau ini tidak jelas maka akan jadi masalah nantinya didaerah. Termasuk juga kriteria program-program yang sudah berjalan tetapi tidak dilanjutkan. Ini menjadi prioritas untuk penambahan anggaran agar kegiatan-kegiatan ini tidak setengah jalan. Program baru yang lain kita pending untuk menyelesaikan program ini agar fungsional. Jangan banyak yang kita mulai tetapi tidak ada yang selesai,” tandas legislator dapil NTB tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR memaparkan capaian APBN 2021. Sama seperti kementerian/lembaga lain, anggaran tersebut telah melalui refocusing sebanyak empat kali.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pagu awal yang disediakan Rp26,51 triliun. Namun setelah mengalami refocusing, pagu akhir menjadi Rp26,31 triliun. Sementara itu, realisasi anggaran Ditjen Cipta Karya hingga 31 Agustus sudah mencapai 52,07 persen dan progres fisik sebesar 49,74 persen.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi memaparkan, pagu awal Ditjen Perumahan pada TA 2021 sebesar Rp8,09 triliun lalu mengalami penyesuaian pagu untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 secara nasional. Akan tetapi penyesuaian pagu juga dilakukan dengan adanya tambahan BA 999 sebesar Rp600 miliar (PEN) serta percepatan PHLN sebesar Rp1,5 triliun sehingga total pagu akhir Rp9,02 triliun.

Ia mengatakan, realisasi pagu anggaran per 30 Agustus adalah Rp4,29 triliun atau 47,58 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 45,73 persen. Angka tersebut masih tertinggal dari Ditjen Cipta Karya. Sementara itu, realisasi keuangan program padat karya sebesar Rp2,16 triliun atau 48,90 persen dari total Rp4,42 triliun, serta serapan tenaga kerja 160.789 orang (41,39 persen) dari total target serapan 388 ribu.

Sedangkan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa pagu sebesar Rp323 miliar dengan progres 38,73 persen. Dikatakannya, progres tersebut lebih besar dari tahun lalu di periode yang sama. Sementara itu, untuk realisasi anggaran hingga 27 Agustus, DJPI sudah melakukan belanja sebesar Rp125 miliar dengan progres fisik 39,51 persen.

Lebih lanjut, target yang digunakan di tahun 2021 ada dua komponen utama yaitu mendukung kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di mana ada 14 proyek dalam OBC, 23 proyek dalam studi kelayakan dan 3 proyek dalam proses transaksi.

Selain itu, DJPI juga memberikan layanan bantuan pembayaran perumahan. Diantaranya yaitu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sebanyak 157.500 unit, 859 ribu unit untuk subsidi selisih bunga, kemudian subsidi bunga uang muka sebanyak 157.500 unit, lalu bantuan pembiayaan perumahan berbasis perumahan sebanyak 1000 unit dan BP Tapera sebanyak 51 ribu. (dep/sf)